Mendagri Akan Batalkan Peraturan Poligami Bupati Lombok Timur


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menolak Peraturan Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tentang Poligami. Menurutnya, bila hal itu dibiarkan dapat ditiru daerah lain.

“Kok dievaluasi, ya kita tolak dong,” kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 6 November 2014.

Tjahjo khawatir jika perbub ini dibiarkan, maka akan menjadi acuan pemerintah daerah lainnya di Indonesia. “Jadi keenakan nanti pegawai laki-lakinya,” kata dia.

Kebijakan yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Ali Bin Dahlan, itu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Pendapatan Asli Daerah. Intinya, PNS yang akan poligami wajib membayar retribusi Rp1 juta ke kas daerah.

Selain Perbup poligami itu, Tjahjo mengungkapkan ada delapan ribu peraturan daerah yang bermasalah. Dari jumlah itu, sudah tiga ribu perda yang dievaluasi.

“Seluruh perda yang diinventarisir, ada yang bertentangan dengan perizinan, hak-hak warga negara, dan lainnya,” katanya.

Sumber: Viva News

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s