Pemprov NTB bertekad pertahankan WTP dalam pengelolaan keuangan


Sekdantbnur500.jpgMataram (Antara Mataram) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2013, setelah opini tersebut diraih pada 2011 dan 2012.

“Tekad itu merupakan salah satu penekanan Pak Gubernur, sehingga LKP (Laporan Keuangan Pemerintah) Pemprov NTB 2013 akan disiapkan sebaik-baiknya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Muh Nur, dalam pertemuan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, di Mataram, Senin.

Pada pertemuan koordinasi itu, Kepala BPK Perwakilan NTB Eldy Mustofa memberi arahan dan penjelasan terkait penyusunan LKP tahun anggaran 2013, yang sudah harus disampaikan ke BPK paling lambat 31 Maret 2014.

Nur mengatakan, setiap item dalam LKP itu harus ada dasar kebijakannya, tidak boleh “abu-abu” dan potret hasil pelaksanaannya juga harus jelas.

“Jika hal ini dilakukan dan didukung dengan pencatatan yang baik, penganggaran yang jelas, dan pelaporan yang sesuai, maka diyakini akan kembali meraih opini WTP atas LKP Pemprov NTB tahun anggaran 2013,” ujarnya.

Sedangkan Mustofa dalam pertemuan koordinasi itu, mengingatkan seluruh jajaran Pemprov NTB agar menyiapkan LKP sesuai prosedur dan ketentuan, terutama pencatatan, penganggaran dan pelaporan.

Menurut dia, jikalau masih ada hal-hal yang belum sempurna masih bisa dibenahi seperti kekurangan dokumen masih bisa dilengkapi, kecuali penyetoran yang sudah berakhir pada 31 Desember 2013.

Penyempurnaan laporan itu masih bisa dilakukan sebelum batas waktu penyerahan LKP ke BPK pada 31 Maret 2014.

“Setelah menerima LKP itu, kami punya waktu 40 hari (diperpanjang dari 35 hari), agar tidak berburu-buru. Mulai tanggal 1 April kami mulai memeriksa laporan itu, dan sekitar dua bulan kami selesaikan kemudian serahkan dalam sidang paripurna DPRD NTB,” ujarnya.

Mustofa mengaku, pihaknya perlu mengingatkan jajaran Pemprov NTB agar konsentrasi menyelesaikan LKP tersebut.

Pihak BPK selalu berpatokan pada prosedur dan ketentuan pelaporan LKP, dan hasilnya sangat tergantung tingkat kesempurnaan laporan yang disampaikan pemerintah daerah.

“Kami tentunya seperti pakai rumus yang ada, jadi tergantung laporan yang disampaikan, hasil laporan itu yang kami pelajari,” ujarnya.

Capaian WTP

Pemerintah Provinsi NTB meraih penilaian WTP atas LKP tahun anggaran 2011 dan 2012, yang diberikan BPK.

Opini WTP di 2011 didasarkan pada pengelolaan anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,68 triliun.

Anggaran belanja operasional ditargetkan sebesar Rp1,1 triliun terealisasi sebesar Rp1,02 triliun, dan belanja modal untuk infrastruktur ditargetkan sebesar Rp 467 miliar terealisasi Rp450 miliar.

Versi BPK, Pemprov NTB mendapat opini WTP karena mampu menyelesaikan persoalan utama yang menyebabkan LKP Provinsi NTB 2010 berpredikat “Disclaimer” atau tanpa pendapat.

Saat itu, penilaian BPK utamanya adalah aset. Pada 2010 hampir 75 persen `disclaimer` itu karena persoalan aset.

Namun, laporan yang disajikan Pemprov NTB pada LKP 2011 sudah memenuhi kriteria, sehingga BPK menyatakan bahwa laporan tersebut tersaji dengan baik sehingga diputuskan WTP.

BPK kembali memberi opini WTP atas LKP Pemprov NTB 2012 yang didasarkan pada anggaran Pemprov NTB sebesar Rp2,3 triliun, realisinya sebesar Rp2,42 triliun lebih, atau capaian 95 persen.

Anggaran tersebut dibiayai dari pendapatan transfer sebesar Rp1,4 triliun lebih atau 66,6 persen, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp745 miliar lebih atau 33 persen.

BPK mencatat terjadi tren peningkatan PAD meningkat secara sinifikan dari tahun ke tahun. Juga pendapatan lain-lain yang sah.

Selain itu, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp538 miliar lebh atau sebesar 32 persen dibandingkan tahun anggaran 2011.

Artinya daya serap anggaran semakin baik, programnya semakin baik, serta pengawasan oleh DPRD semakin meningkat.

Dalam pemeriksaan LKP Pemprov NTB, BPK juga menyoroti aspek investasi jangka pajang pada PT Daerah Maju Bersaing (DMB) atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012.

BPK menyatakan, tidak ada persoalan dengan BUMD, hanya saja DPRD disarankan melakukan pengawasan yang semakin meningkat sehingga manfaat PT Daerah Maju Bersaing ini, bisa untuk kemaslahatan NTB di masa mendatang.

BPK juga menyatakan, sementara ini LKP Pemprov NTB jauh lebih baik dari dua provinsi tetangga yakni Pemprov Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua provinsi tetangga itu belum bisa meraih opini WTP.
(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s