SK Pemberhentian Adnan Kasogi Dari Anggota DPRD NTB Dinilai Cacat Hukum | Global FM Lombok


Mataram (Global FM Lombok)-

Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD NTB dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Adnan Kasogi dinilai keliru dan cacat hukum. SK bernomor 161.52 – 4697/2013 tertanggal 9 Juli itu terbit berdasarkan informasi yang salah dari Pemprov NTB. Materi putusan pengadilan yang dijadikan dasar pemberhentian Adnan Kasogi diklaim sudah kadaluarsa sehingga secara hukum tidak bisa dijadikan dasar hukum yang sah.

Hal itu disampaikan Adnan Kasogi kepada Global FM Lombok di Mataram Senin (5/07). Ia mengatakan, sidang gugatan Adnan Kasogi terhadap PPPI masih berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram atau proses hukum masih belum memiliki kekuatan hukum tetap (inchraht). Pihaknya sudah bersurat kepada ketua DPRD NTB agar tidak memproses lebih lanjut proses PAW tersebut lantaran SK Mendagri dinilai bermasalah.

Adnan mengatakan, putusan PN Mataram yang dijadikan materi putusan hukum yang dikirim ke Mendagri bernomor 170/PDT.G/2012/PN.MTR tertaggal 1 Mei 2013. Menurutnya, putusan itu kadaluarsa lantaran sidang perkara di PN Mataram kembali didaftarkan per tanggal 29 Mei 2013.” Putusan sebelumnya itu gugur demi hukum karena persidangan masih berlangsung hingga saat ini. Belum ada putusan yang inchraht.” Kata Adnan.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Gabriel Gahing Tokan mengatakan, SK Mendagri soal peresmian pemberhentian Adnan Kasogi dari jabatan anggota DPRD NTB masih prematur. Hal itu disebabkan oleh informasi dan dasar hukum yang salah. SK Mendagri itu dikhawatirkan bertolak belakang dengan putusan pengadilan sehingga harus segera direvisi.

Untuk diketahui, perkara gugatan Adnan Kasogi ke DPP dan DPD PPPI NTB muncul lantaran Adnan dipecat dari keanggotaannya tanpa memenuhi ketentuan AD/ART partai. Anggota dewan yang duduk dikomisi III tersebut menggugat secara perdata pengurus PPPI di PN Mataram. Namun sebelum lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, SK pemberhentian dari Mendagri sudah terbit tanggal 9 Juli lalu.

“Kami sudah bersurat ke ketua DPRD NTB, Sekretaris Dewan, KPU NTB dan Kepala Biro Pemerintahan.Kami menginginkan agar SK Mendagri itu segera direvisi dengan cara memberikan surat koreksi ke Mendagri” kata Adnan.(ris)-

via SK Pemberhentian Adnan Kasogi Dari Anggota DPRD NTB Dinilai Cacat Hukum | Global FM Lombok.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s