Proyek Tak Capai Target SKPD akan Jatuhkan Sanksi dan ‘’Blacklist’’ Kontraktor


http://www.suarantb.com/2012/03/01/wilayah/Mataram/detil5.html

Kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur strategis di NTB telah diberi disanksi karena tak mampu mengerjakan proyek sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Termasuk kontraktor proyek terminal haji, RSUP NTB Dasan Cermen dan proyek bypass BIL telah disanki. Kontraktor ini pun akan di- blacklist jika kinerjanya tidak bagus.

Demikian dikatakan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani proyek strategis, tetapi pencapaiannya tak sesuai target. ‘’Karena target pekerjaan tidak tercapai tahun lalu, kami (RSUP) telah memberi sanksi kepada kontraktor yang mengerjakan proyek Rumah Sakit Dasan Cermen. Kami siap memblacklist kalau kontraktor tidak memperbiki kinerjanya,’’ ungkap Direktur RSUP NTB, dr. Mawardi Hamry dikonfirmasi via telepon, Rabu (29/2).

Dikatakan Mawardi pengerjaan proyek RS Dasan Cermen yang pada tahun 2011 menelan anggaran sekitar Rp 38 miliar dikerjakan dengan penunjukan langsung (PL) akan ditender baru dengan anggaran hanya Rp 6 miliar. Sesuai target prioritas RPJMD, RSU ini sebenarnya akan dioperasikan akhir 2013. Namun pihaknya akan mendorong dan memacu agar bisa dimanfaatkan pada awal 2013.

Secara fisik bangunanya baru mencapai 60 persen atau masih jauh dari tataran ideal dan belum bisa ditempati awal 2013. Akan tetapi paling tidak dengan persyaratan pemberian pelayanan sesuai fungsi rumah sakit rujukan tingkat III dan rumah sakit pendidikan sarana dioptimalkan dan akan dioperasikan hanya 60 persen dan sebagian ditempatkan pada rumah sakit yang lama. “Tahun ini kita akan bangun gerbang dan jalan dan tempat limbah,”imbuhnya.

Pengerjaan proyek ini pada tahun 2011 tidak mencapai target sesuai waktu yang ditentukan, sehingga kontraktor diberi sanksi berupa denda sesuai Perpres 54. Tahun ini katanya, proyek ini akan ditender baru melalui Dinas PU dan sejauh ini proyek ini sendiri belum ditender.

Sementara itu, Kepala Dinas PU NTB, Ir.Dwi Sugiyanto menyatakan, selaku pihak yang terlibat dalam proyek RSUP tahun ini siap memberikan sanksi sesuai ketentuan. Dalam pemberian sanksi dan blacklist kontraktor melalui mekanisme secara spek dan kontruksi dan dikemas dalam isi kontrak. “Pada intinya sanksi itu akan diberikan sesuai aturan dan blacklist akan menyusul kalau kontrktor melanggar ketentuan kontrak,”ujarnya.

Terkait proyek RS Dasan Cermen, pekerjaan yang akan dikerjakan tahun ini meliputi pengolahan air limbah, sistem drainase, akses ke UGD. Sementara terkait proyek bypass BIL juga akan ditender baru untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak dicapai tahun lalu. Karena pengerjaannya harus mencapai standar nasional mesti ada pembenahan seperti mungkin drainase dan pembebasan lahan bypass. Anggaran pembebasan lahan sekitar RP 3,5 miliar, untuk membangun aksesoris jalan, bahu jalan, ruas jalan dan trotoar. “Kita akan tender baru,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) NTB, Ir. Ridwan Syah MM, MTP, mengatakan telah memberikan sanksi kepada PT Serba Karya selaku kontraktor yang mengerjakan proyek terminal haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL). Sanksi itu diberikan, menyusul pencapaian progresspengerjaan proyek senilai miliaran rupiah itu tidak sesuai target. Pasalnya, sampai akhir tahun 2011, progres pengerjaan terminal haji dan TKI di BIL baru mencapai 70 persen, padahal target akhir 2011 harus 100 persen.
Dikatakannya, berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama pihak terkait memutuskan, kontraktor bersangkutan diberikan kesempatan mengerjakan proyek itu sampai selesai tahun anggaran 2011. Akan tetapi, mekanisme pemberian sanksi dan denda akan diberlakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Sesuai ketentuan, denda akan dikenakan Rp 7 juta per hari dengan perhitungan 5 persen dari sejak hari berjalan. Untuk pengerjaan tahun ini, proyek ini akan ditender ulang untuk menyelesaikan sisa proyek dianggarkan sebesar Rp 1,6 miliar.
Harus Jadi Catatan
Sementara anggota Komisi III (Bidang Infrastruktur) DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM berpendapat, pemerintah daerah harus memberikan catatan terhadap rekanan yang melakukan wanprestasi untuk tidak diikutkan dalam proses tender proyek-proyek yang ada di NTB.
Hal tersebut dikemukakan menjawab Suara NTB terkait dengan akan dilaksanakannya proses tender ulang terhadap beberapa proyek strategis karena pengerjaannya tidak mencapai target pada tahun sebelumnya. ‘’ Rekanan yang wanprestasi untuk proyek-proyek berikutnya yang ada di daerah itu perlu dipertimbangkan untuk tidak diikutkan kembali,’’ sarannya.
Ia menegaskan selain diberikan catatan , rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau rekanan yang wanprestasi maka harus tetap membayar ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab menurutnya ada kecenderungan juga para rekanan ini menunda-nunda waktu pengerjaan proyek dan mendahulukan proyek-proyek yang agak besar.
Selain itu, politisi PKS ini mengingatkan pemerintah daerah supaya tidak memaksakan kehendak untuk melaksanakan suatu proyek fisik yang berada diakhir tahun. Sebab, suatu proyek yang berada diakhir tahun membutuhkan waktu yang banyak dan tidak lama sehingga tidak cenderung suatu proyek dikerjakan asal-asalan yang hanya mengejar target tetapi tidak mengutamakan kualitas.
“Ini menjadi catatan dari sisi panitia kemudian dari pihak pelaksana yang memenangkan tender. Ini juga menjadi perhatian ketika akan berdampak terhadap capaian dan segala macam apalagi proyek fisik di akhir tahun akan sangat berisiko sekali tidak memenuhi target,’’ imbuhnya.

Terhadap SKPD yang memiliki proyek fisik harus benar-benar memperhitungkan proses tender dengan matang. Jangan sampai APBD sudah diketok pada akhir tahun kemudian proses tender dilaksanakan pada semester kedua. ‘’Ini juga warning bagi SKPD yang melaksanakan, jadi semestinya proses tender itu harus dilakukan sejak awal karena kita sudah memutuskan APBD diakhir tahun. Harapannya diawal tahun atau pertengahan tahun selesai proses tender sehingga pertengahan tahun proyek fisik sudah bisa dilaksanakan sesuai rencana. Karena ketika proyek fisik dilaksanakan diakhir tahun maka akan berdampak terhadap capaian fisik pekerjaan,’’ pungkasnya. (her/nas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s