Isu perpecahan di KP3S masuk komisi II DPRRI


http://www.suarantb.com/2012/02/22/wilayah/Mataram/detil4.html

Mataram (Suara NTB) –
Merebaknya isu perpecahan di tubuh pengurus Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Mataram dan KP3S Jakarta tidak hanya beredar di daerah saja. Retaknya hubungan pengurus yang memicu kurang baiknya kepengurusan komite telah merebak ke pusat dan menjadi perbincangan hangat di DPR RI, khususnya Komisi II.

Bahkan akibat persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan DPR RI dan memicu kurang diperhatikannya usulan dari KP3S. ‘’Hal ini (perpecahan) pengurus KP3S sudah sampai di komisi II DPR RI, mereka sudah tahu persoalan ini,”ungkap Anggota Komite I DPD RI, asal NTB, Irjen. Pol (Purn) Prof. Farouk Muhammad di Mataram, Selasa (21/2) kemarin.

Menurut Farouk, indikasi terjadinya perpecahan di tubuh KP3S ini, terlihat dari dikesampingkannya peranan KP3S Jakarta yang berada di bawah kepemimpinan Saleh Umar.

Menurut Farouk, KP3S Jakarta tidak bisa berperan banyak untuk mendorong proses pemekaran karena terhambat suplai dokumen dari KP3S Mataram. Menurutnya, KP3S Mataram memang telah mengumpulkan dokumen – dokumen, dari kepala daerah. Namun, KP3S Jakarta tidak bisa mengambil peran karena pasokan dokumen pendukung dari Mataram tidak ada.

Sampai saat ini katanya, KP3S belum melengkapi dokumen PPS baik di Komisi II dan Komite I DPD RI sendiri. “Sampai sekarang belum lengkap diserahkan ke DPD,”ujarnya. Salah satu faktor belum dipenuhinya dokumen itu, karena kelengkapan dokumen masih mengacu pada aturan lama, tidak diperbaharui berdasarkan PP terbaru.

Lambannya pemenuhan dokumen ini sendiri, diduganya karena adanya perpecahan di tubuh KP3S Mataram, apalagi setiap DPD mempertanyakan pertanggung jawaban keuangan dana hibah senilai Rp 1,2 miliar. Karena kalau menghadap DPD pasti ditanya soal pertanggung jawaban keuangan tersebut. Sehingga pengurus KP3S terkesan tidak mau banyak berkoordinasi dengan DPD RI.

Selain itu Farouk menduga pengurus sudah berorientasi pada kepentingan pribadi. Karena pengurus mulai menyebut calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang akan memimpin PPS. Hal ini menurutnya tidak sehat, karena perjuangan membentuk daerah baru harus bebas dari kepentingan itu. “Itu jelas salah,”imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ir. Badrul Munir MM, menyatakan, persoalan kenapa perlu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), karena pertimbangan untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena menurutnya memang saat ini terjadi disparitas pelayanan dan infrastrutur yang mencolok antara dua pulau yakni Lombok dan Sumbawa. “Sekarang saja 62 persen anggaran pusat dan daerah diarahkan ke Pulau Sumbawa, sisanya di Lombok,”ujarnya. Dengan 62 persen anggaran untuk menangani infrastruktur sama halnya menggarami air laut. Artinya masih sangat kurang, karena dibutuhkan dana sebesar Rp 6 triliun untuk perbaiki infrastruktur sampai kondisi layak.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Ketua Harian KP3S, Agusfian Wahab membantah isu perpecahan di tubuh KP3S. Ia juga membantah kalau KP3S kurang berkoordinasi dengan Komite I DPD RI dalam hal mengurus dokumen kelengkapan PPS. “Kita juga usulkan ke DPD kok,”tukasnya.

Pengusulan dokumen PPS itu sendiri katanya, telah melalui prosedur, pertama diusulkan ke Mendagri berkaitan dengan bidang pemekaran. Kemudian dari Mendagri dilanjutkan ke Komisi II DPR RI, setelah selesai di Komisi II dilanjutkan ke Komite I DPD RI. Pada waktu mengusulkan ke DPD I, pihaknya langsung ke Ketua Komitenya.

Belum Penuhi Persyaratan

Sementara itu, mengenai usulan pembentukan tiga daerah otonomi baru dari NTB yakni, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dan Kabupaten Samawa Rea (KRS) dipastikan tidak masuk dalam prioritas pembahasan Komisi II DPR RI dengan pemerintah. Menurut Farouk Muhammad, selain belum lengkapnya dokumen, juga panjangnya antrean daerah yang akan dimekarkan yang mencapai 82 daerah seluruh Indonesia.

Menurut Farouk kepada wartawan, ada 20 usulan yang diprioritaskan Komisi II DPR RI untuk dibicarakan dengan pemerintah tahun ini. “Tidak termasuk KLS dan Kabupaten Samawa Rea (KSR), masih jauh di belakang dan daftarnya masih panjang. Kalau berbicara daftar seluruh Indonesia ada sekitar 82 usulan sekian, PPS juga begitu tidak termasuk prioritas,”ungkapnya.

Saat ini kata Farouk, terdapat sekitar 20 usulan yang ingin dibahas DPR RI, khususnya Komisi II dengan pemerintah. Dari 20 usulan ini, satu diantaranya Provinsi Kalimantan Utara dan beberapa Kabupaten/kota. KLS, KRS dan PPS tidak termasuk kedalam 20 usulan itu karena mengingat masih ada dokumen yang belum dilengkap.

Dokumen PPS sampai sekarang belum lengkap diserahkan ke DPD, karena kelengkapan dokumen masih mengacu pada aturan lama, tidak diperbaharui berdasarkan PP terbaru. Lambannya pemenuhan dokumen ini, diduganya karena adanya perpecahan di tubuh KP3S. (her)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s