Dugaan korupsi terminal haji di BIL


http://www.suarantb.com/2012/02/22/wilayah/Mataram/detil3.html

Mataram (Suara NTB)
Polisi mulai bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyimpangan pembangunan terminal haji Bandara Internasional Lombok (BIL). Sebagai tindak lanjut dari laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dugaan penyimpangan itu, Selasa (21/2) kemarin, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB memeriksa Direktur PT Serda Karya Abadi, H. Yudhi Abdillah, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Pemeriksaan Yudhi dimulai pagi sekitar pukul 10.00 Wita di ruangan Subdit III Ditreskrimsus. Namun pemeriksaan bukan dilakukan penyidik Polda NTB, melainkan tim dari Sat Reskrim Polres Lombok Tengah. Pantauan Suara NTB, Yudhi dihadapan penyidik sempat menunjukkan dokumen – dokumen yang terkait dengan kontrak proyek dengan nilai kontrak Rp 7,6 miliar lebih itu.

Dikonfirmasi terkait pemeriksaan itu, dibenarkan Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si. Namun mereka yang dimintai keterangan hanya numpang tempat di Polda NTB. “Penyidiknya tetap dari Sat Reskrim Polres Lombok Tengah,” jelasny.

Alasan pemeriksaan di Polda, untuk memudahkan pemanggilan orang – orang yang terkait dengan pengerjaan proyek, karena domisili mereka lebih banyak di Mataram. Jika diperiksa di Sat Reskrim Polres Lombok Tengah, diperkirakan akan menghambat jalannya pemanggilan saksi. “Jarak Mataram dan Lombok Tengah cukup jauh. Kalau pemeriksaan di Polres Lombok Tengah, kami khawatir banyak kendala, sehingga orang – orang yang akan dipanggil tidak akan hadir,” terangya.

Diakuinya, ada juga rencana pemanggilan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) NTB, Ir. Ridwansyah, MTP dalam perkara itu. Namun jadwalnya tak dipastikan, karena sepenuhnya kewenangan penyidik Polres Lombok Tengah.

Diterangkan Triyono, dalam laporan dugaan penyimpangan pada pembangunan terminal haji dan kedatangan TKI BIL itu yang dilaporkan itu, pihaknya sepenuhnya menyerahkan penanganannya ke Polres Lombok Tengah. Dengan alasan, laporan itu lebih awal masuk disana. Sementara pihaknya hanya menerima tembusan.

Kendati demikian Triyono tidak akan lepas tangan begitu saja, karena back up dari Ditreskrimsus tetap diperlukan. Apalagi nanti menyangkut pemanggilan saksi – saksi yang sulit dihadirkan. Utamanya terkait dengan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Karena koordinasi dengan BPKP harus melalui Polda, agar lebih mudah,” terangnya. (ars)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s