Hindari Monopoli Investor Asing di Mandalika


3.png

TINJAU BIL : Menko Perekonomian didampingi sejumlah pejabat lingkup Pempov dan Pemkab Loteng meninjau BIL dan Mandalika, minggu kemarin. (Suara NTB/her)

Praya (Suara NTB)-
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus menghindari monopoli investor asing dalam pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

“Harus dihindari, jangan ada monopoli investor asing di kawasan Mandalika. Pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan banyak investor nasional untuk mengembangkannya,” kata Hatta saat meninjau lokasi pembangunan megaproyek Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berlokasi di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (11/9).

Pada 22 Juli lalu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di NTB, dengan menetapkan areal seluas 1.200 hektare di Lombok bagian selatan sebagai kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional (Ekkparnas).

Kawasan Ekkparnas yang lazim disebut kawasan Mandalika itu akan dijadikan tempat pertumbuhan baru di daerah Lombok bagian selatan yang berbasis wisata.

Kawasan wisata Mandalika yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah itu pernah dilirik oleh perusahaan Dubai, Emaar Properties, LLC, yang merencanakan pengembangan kawasan wisata terpadu, namun batal karena terkena dampak krisis finansial global di penghujung tahun 2008.

Hatta mengatakan, keterlibatan banyak investor nasional dalam pengembangan kawasan Ekkparnas di Mandalika itu, akan memicu pertumbuhan wirausaha baru.

Ia memperkirakan jumlah wirausaha baru yang dibutuhkan di berbagai daerah di Indonesia sebanyak empat juta unit, namun yang terbentuk baru 0,14 persen. Padahal idealnya minimal dua persen.

“Karena itu, harus terus didorong agar wirausaha baru terus bertumbuh, antara lain di kawasan ekonomi khusus pariwisata nasional seperti NTB dan Bali,” ujarnya.

Menurut Hatta, akan ada perusahaan penggerak pengembangan kawasan wisata Mandalika, yang akan mengawali aktivitasnya dengan penataan infrastruktur dasar di kawasan itu.

Sementara ini, pemerintah pusat menunjuk BUMN PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) untuk menjadi perusahaan penggerak, namun Pemprov NTB mengkhendaki PT BTDC dan BUMD membentuk perusahaan bersama, sebagai penggerak.

PT BTDC merupakan perusahaan BUMN yang mengembangkan pariwisata Bali, dan tergolong sukses dalam perencanaan dan pengembangan wisata resort Nusa Dua yang kini telah berdiri 25 unit hotel dengan jumlah kamar hampir 4.000 unit.

“Nanti, perusahaan penggerak itu akan mengajak para investor untuk menata infrastruktur dasar dalam pengembangan kawasan Mandalika, kemudian melibatkan investor pengembangan kawasan wisata seperti di Nusa Dua Bali,” ujar Hatta.

Tahap awal pengembangannya, pada 1 Oktober nanti direncanakan dilakukan ground breaking infrastruktur dasar di kawasan itu. “ Sekitar Rp 2,2 triliun sudah lumayam besar untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan itu,” kata Hatta. Beberapa infrastruktur dasar yang perlu dibangun katanya, yaitu jalan, jaringan telekomunikasi, PDAM dan listrik. Terkait rancangan pengembangannya sesuai laporan pihak BTDC, seluruh kawasan itu akan dibagi sesuai kluster. Masing-masing kluster akan dikelola oleh beberapa investor, persis pengembangan Nusa Dua Bali.

Direktur Pengembangan BTDC, Edwin Darma Setyawan menyatakan, beberapa tahapan pengembangan kawasan di mulai dari pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Tahap awal pengembangan kawasan itu seluas 400 sampai 500 hektar. Beberapa investor pun telah pasti mengelola kawasan itu antara lain investor Denmark, Korea, Panasonic Gobel dan investor lokal. “Ada yang mengkapling 5 hektar, 12 hektar sampai 200 hektar,”sebutnya.

Semantara itu, Bupati Loteng, H. Suhaili FT menyampaikan pihak BTDC harus lebih serius menangani kawasan yang telah terbengkalai itu. Karena besarnya harapan masyarakat agar kawasan itu segera dikelola. Bupati juga meminta agar pihak terkait lebih koodrinatif, karena sejauh ini banyak investor lokal yang datang ke pihaknya tapi kesulitan mengakes harga lahan itu. “BTDC harus segera menetapkan harga per hektare lahan itu,”ujarnya. Suhaili juga meminta agar lahan yang belum dibebaskan 200 hektar lebih, dari luas total sekitar 1.250 hektar segera ditetapkan statusnya.

http://www.suarantb.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s