PT GNE Merugi Rp 1,2 M


Banggar Hapus Asumsi Pendapatan Rp 400 Juta

MATARAM-Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menghapus asumsi pendapatan yang diperoleh dari deviden Perusda PT Gerbang NTB Emas (GNE) per 2010. Awalnya, deviden yang ditetapkan Rp 400 juta dalam APBD NTB 2011. Pasalnya, kondisi keuangan perusda ini tidak sejalan dengan apa yang diasumsikan.
Setelah dilakukan audit, PT GNE dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp 1,2 miliar. ‘’Berdasarkan hasil audit saat ini, PT GNE merugi 1,2 miliar. Penerimaan akan dikoreksi dari Rp 400 juta menjadi nol rupiah,’’ kata anggota Banggar Johan Rosihan usai rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB di gedung dewan setempat, kemarin.
Menurutnya, asumsi pendapatan Rp 400 juta dinilai wajar, sebab ada penambahan modal yang diberikan Pemprov NTB sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung usaha yang dilakukan PT GNE. Namun, dana ini nampaknya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pihak direksi PT GNE. ‘’Dana itu hanya untuk bayar utang, ya pastilah tidak dikelola profesional,’’ jelas politisi PKS ini.
Sementara itu, Direktur Utama PT GNE Zainul Aidi belum memberikan penjelasan resmi mengenai hal ini. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak dapat dihubungi. Hanya terdengar nada sambungan tanda tidak aktif.
Sebelumnya, Zainul mengakui adanya penambahan modal Rp 1 miliar dari APBD NTB 2010, dan ada rencana penambahan Rp 2 miliar dalam APBD 2011. Sedangkan total aset yang dimiliki mencapai Rp 7,5 miliar, termasuk mesin dan lahan seluas 1,4 hektare.
Sejak menjabat direktur PT GNE, ia fokus melakukan konsolidasi dan penataan di internal perusahaan. Pada 2012-2013 baru GNE menuju pemantapan core bisnis yang sudah ada. Sehingga diharapkan, 2015 mendatang, GNE sudah bisa menjadi holding company.
Sebagai perusda milik Pemprov NTB, lanjut Zainul Aidi, manajemen GNE akan terus berupaya mencari terobosan bisnis baru, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. ‘’Bisnis yang kita geluti saat ini, yakni industri logam dan pemeliharaan alat-alat mesin, bangunan dan usaha perdagangan umum serta agribisnis komoditas unggulan daerah,’’ ujarnya.
Informasi yang dihimpun Lombok Post, laporan keuangan yang diserahkan PT GNE masih diteken direksi lama. Sebab, perencanaan dan transaksi keuangan yang ada dilakukan direksi sebelumnya.
Zainul Aidi dilantik menjadi direktur utama 4 Mei 2010 bersama dua direksi lain, yakni Hadi Sakti sebagai direktur operasional (sudah mengundurkan diri, Red) serta Direktur Keuangan dan Umum Hirsan Takdir. Sedangkan di jajaran komisaris dilantik Drs HL Mudjitahid sebagai komisaris utama dan Drs H Syahdan Ilyas.
Dalam pelantikan ini, Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi meminta jajaran direksi baru PT GNE melakukan tindakan korporasi secara cepat. ‘’Kalau tidak bisa memanfaatkan kesempatan, kita akan ketinggalan,’’ tandas gubernur waktu itu.
Sementara itu, anggota Banggar Ruslan Turmuzi menjelaskan, jumlah modal yang disetorkan Pemprov NTB kepada PT GNE tidak sesuai dengan AD/ART perusahaan, khususnya nominal jumlah modal disertor yang seharusnya dialokasikan Rp 20 miliar.
Pemprov hanya memberikan modal Rp 1 miliar ke PT GNE, sehingga wajar perusda mengalami kerugian. Kewajiban modal Pemprov NTB sebesar Rp 20 miliar tidak disetorkan, Pemprov NTB hanya mengalokasikan dana Rp 1 miliar dari APBD. Dana Rp 5,1 miliar yang ada di kas PT GNE dari pihak swasta sudah ditarik, sehingga GNE mengalami kesulitan keuanga. ‘’Saya rasa wajar PT GNE merugi, biaya operasional yang harus dikeluarkan sangat besar dengan core bussiness yang dimiliki. Agar PT GNE bisa beroperasi dengan core bussines yang direncanakan, maka pemprov harus menyetorkan dana sesuai kewajiban,’’ tandas alumni Fakultas Ekonomi Unram ini.
Hal senada juga diungkapkan Ruslan Turmuzi terkait kepemilikan saham Pemprov NTB pada PT Suara Nusa Media Pratama. Pemprov seharusnya bersyukur masih bisa mendapatkan deviden dari PT Suara Nusa Media Pratama. Padahal, jumlah modal yang disetor tidak sesuai dengan komitmen pemprov yang diteken dalam anggaran dasar perusahaan, yakni 30 persen dari kepemilikan saham. Namun, komitmen-komitmen pemprov sebagai pemilik saham ini tidak pernah direalisasikan hingga saat ini.
‘’Pemprov tidak penuhi kewajiban, tapi keuntungan terus ditargetkan besar,’’ jelas Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Pemenuhan modal agar bisa mencapai 30 persen ini harusnya dilakukan Pemprov NTB. Jika tidak bisa menyanggupi pemenuhan dari seluruh kewajiban sekaligus, maka bisa dilakukan dengan cara dicicil, sesuai kemampuan keuangan daerah. Terkait itu, Ruslan meminta Pemprov NTB konsisten dengan komitmen yang diteken dengan pihak PT Suara Nusa Media Pratama. ‘’Pemprov harus konsisten dengan komitmennya. Dan penyertaan modal di PT Suara Nusa Media Pratama ini pasti menguntungkan,’’ tegas Wakil Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dirut Lombok Post H Ismail Husni dalam kesempatan itu juga menjelaskan panjang lebar sejarah kerja sama antara Lombok Post (dulu Suara Nusa) dengan pemprov serta hak dan kewajiban selaku perusahaan yang di dalamnya juga ada saham pemprov.
Diharapkan Pemprov NTB merealisasikan komitmen dan kewajiban jika tetap menghendaki sebagai salah satu pemilik saham di Lombok Post. Selama ini, manajemen Lombok Post selalu memenuhi kewajiban kepada Pemprov NTB.
‘’Masing-masing pihak harus tetap menjaga dan merealisaskan hak dan kewajiban masing-masing,’’ jelas Ismail yang juga Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur ini. (mni)

http://lombokpost.co.id/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s