Divestasi Newmont, Menkeu Bohongi Publik? – ekonomi.inilah.com


Divestasi Newmont, Menkeu Bohongi Publik? – ekonomi.inilah.com.

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengharapkan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo tidak membohongi publik.

Menurutnya, keinginan Menkeu agar pemerintah membeli sisa 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengandung setidaknya dua kejanggalan. Pertama, mengapa ketika jatuh tempo saham divestasi 3% di 2006 silam, pemerintah tidak mau mengambil kesempatan itu. “Tapi, ternyata di balik itu, pemerintah melayangkan gugatan arbitrase internasional,” ungkap Harry Azhar di Jakarta akhir pekan ini.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menduga, argumentasi yang diutarakan pemerintah melalui rilis Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, baru-baru ini, bahwa putusan itu demi membangun tata kelola serta pengawasan pertambangan adalah omong kosong belaka.

“Model pengawasan serta tata kelola yang seperti apa dengan kepemilikan saham hanya sebesar tujuh persen. Apa dikira kita ini anak SD (sekolah dasar),” kata dia.

Kejanggalan kedua, kata Harry, yakni sumber dana pembelian saham divestasi perusahaan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dialokasikan dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Itu sama halnya dengan melanggar karena tak satu pun klausul amanat pembentukan PIP yang menyebutkan bahwa lembaga itu dibolehkan membiayai divestasi saham perusahaan tambang,” papar dia.

Sebelumnya, Komisi VII (Pertambangan) DPR, pada medio April lalu sebelum reses, bersikap, Pemda yang harus mendapat saham Newmont. Wakil Ketua Komisi VII Effendy Simbolon menyatakan, waktu itu, Pemerintah Pusat harus konsisten dengan keputusan awal untuk tidak mengambil saham Newmont.

Sebagai catatan, PIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1/2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau Indonesia Investment Agency (IIA).

Diwawancarai terpisah, Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi menyatakan, pemerintah pusat tidak bisa seenaknya mengambil alih proses pembelian saham divestasi NNT. Sebab itu berpotensi melanggar UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Jika pemerintah pusat jadi mengambil alih saham divestasi Newmont, tetap saja ada porsi yang harus diberikan kepada daerah. Sebab itu menjadi hak bagi daerah sesuai UU 33/2004,” bebernya.

Dia berharap, Menkeu Agus Martowardojo menjelaskan secara transparan manfaat pembelian tujuh persen saham divestasi NNT atau setara harga penawaran US$271,6 juta. “Menkeu mesti membeberkan argumentasi secara jelas agar tidak memicu kecurigaan. Yang pasti, proses divestasi itu tidak boleh menabrak kontrak yang ada,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s