Tidak Hadiri Undangan DPRD KSB Kecewa Sikap PTNNT


DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kecewa dengan sikap yang ditunjukkan manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Pasalnya, Selasa (11/1) kemarin, manajemen perusahaan tambang asal Amerika itu tidak memenuhi undangan DPRD setempat untuk membahas penolakan mereka atas pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Komisi Lingkungan Pertambangan.

“Ini bukan undangan Komisi II, tapi rapat kerja pimpinan dan anggota DPRD KSB. Jadi secara kelembagaan, kami sangat dan sangat kecewa dengan ketidakhadiran mereka memenuhi undangan kami (DPRD KSB),” jelas Fud Syaifuddin, ST ,Sekretaris Komisi II DPRD KSB kepada sejumlah wartawan.

Ia membenarkan, sejak awal PTNNT memiliki alasan untuk tidak mematuhi Perda 01/2010 karena tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) yang menjadi legal standing keberadaan perusahaan tersebut di Batu Hijau Kecamatan Sekongkang. Meski demikian, bukan berarti alasan tersebut kemudian membuat perusahaan menjadi super power menolak semua keinginan pemerintah daerah setempat, termasuk mengacuhkan undangan DPRD KSB.

Pihaknya lanjut Fud, menindaklanjuti sikap antipati PTNNT itu akan segera mengambil jalan tegas. Pada hari ini juga dewan akan mengundang seluruh stakeholder daerah untuk membuat kesepakatan bersama menanggapi sikap PTNNT dalam bentuk warning (peringatan). “Selambat-lambatnya besok (hari ini, red) warning pertama sudah kita layangkan kepada Newmont atas ketidakhadirannya hari ini. Dan begitu seterusnya sampai tiga kali peringatan,” tegasnya.

Ia kembali memaparkan, keinginan Pemerintah KSB untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari PTNNT dengan menerapkan Perda 01/2010 tidak berlebihan. Karena selama ini KSB sebagai daerah penghasil belum maksimal menikmati sumberdaya alamnya yang terus dikeruk dan semakin menipis. “Bayangkan saja sejak tahun 2005 sampai 2009 Newmont sudah menyetor pajak ke pusat sekitar Rp 9,5 triliun dan keuntungan mereka mungkin sekitar Rp 50 triliun. Sedangkan kita hanya sapat Rp 350 miliar. Jadi wajar kalau kita sekarang menerapkan Perda 01/2010 dan itu tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Di samping itu, tambahnya, PTNNT seharusnya tidak boleh terus menerus menjadikan KK sebagai aturan mutlak. Pasalnya KK yang dimiliki PTNNT tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini terlebih dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sesuai Pasal 169 UU Minerba terbaru itu disebutkan setiap KK perusahaan pertambangan harus disesuaikan dengan UU 4/2009. “Kita juga akan mendesak Newmont merubah KK-nya menyesuaikan dengan UU 4/2009, karena dengan begitu Newmont tidak akan lagi merasa super power seperti sekarang ini,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Manager Public Relation (PR) PTNNT H. Kasan Mulyono yang dikonfirmasi terpisah, tak memberikan komentar banyak, meski bebeberapa kali media ini memancing untuk mendapatkan alasan tekhis ketidakhadiran mereka. Ia hanya menyatakan, manajemen perusahaan sangat menghargai undangan lembaga penyerap aspirasi rakyat tersebut, namun perusahaan tidak dapat menghadirinya. “Kami tidak dapat menghadirinya, itu saja,” terangnya pendek. (bug)

Souce: suarantb.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s