Tak Terima Nonjob Imbang Surati Gubernur


MATARAM-Tidak terima dinonjobkan, salah satu staff Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Imbang Sahruddin, langsung menyurati Gubernur TGH M Zainul Majdi. Mantan pejabat eselon IIa ini menilai, langkah gubernur menon-job-kan dirinya sangat tidak beralasan dan tak masuk akal.

“Sangat tidak masuk akal saya yang berpangkat IV/d dan sudah mengikuti pelatihan Diklatpim I (Spati) ditugaskan jadi staf penganalisa data dan program,” protesnya.

Yang mengesalkan, kata Imbang, ia belum pernah menerima SK (Surat Keputusan) pemberhentian sebagai pejabat eselon IIa. Hal ini kemudian membuat posisinya ngambang dan tak jelas.

“Memang saya menjabat eselon IIa pada masa Gubernur HL Serinata. Tapi paling tidak saya diberikan dulu SK pemberhentian jika ia memang diganti,” ungkapnya.

Imbang menduga, langkah gubernur yang menon-jobkan dirinya sangat erat sekali kaitannya dengan motif politik. Hanya saja, selama menjadi PNS, apalagi saat memegang jabatan penting di Disnakertrans, ia merasa tidak pernah terlibat dalam urusan politik. Saya ingin gubernur menjelaskan kepada saya apa alasan menonjobkan saya, “pintanya.

Imbang menilai pangkat IV/d atau pembina utama madya tidak sepatutnya dijadikan staf. Hal itu menurutnya melanggar aturan. Pasalnya, ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan atau hal-hal yang sifatnya fatal.”’ Saya merasa dizalimi,” tegasnya.

Dikatakan, protes ini dilakukan bukan karena ia gila jabatan. Tapi, lebih kepada kesadaran untuk mengingatkan pejabat yang berwenang agar tidak lagi melakukan hal serupa.’ ‘Ini kebijakan yang konyol dan tidak boleh terulang. Cukup saya yang mengalaminya,” jelasnya. Sementara Gubernur NTB melalui Kepala

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) HM Zaini menyatakan, mutasi yang menyebabkan Imbang Sahruddin nonjob sudah sesuai dengan aturan.”‘Apa yang salah. Semua berjalan sesuai prosedur,” ungkapnya.

Mengenai nonjob, Zaini menilai hal itu semata-mata karena perampingan organisasi. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 649/824.4/BKD tanggal 19 November 2008, Imbang jelas sudah sesuai dengan aturan. “Surat itu sudah bisa menjawab semuanya. Bahwa menonjobkan Imbang bukan karena sanksi disiplin, tapi lebih pada perampingan organisasi,” tandasnya, (oni)

Sumber: Lombok Post 28 Desember 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s